Minggu, 25 September 2022
Selasa, 22 Februari 2022 21:50

Siap-siap, Urus SIM-STNK, Jual Beli Tanah Hingga Ibadah Haji Harus Punya Kartu BPJS Kesehatan

URUS SIM-STNK, JUAL BELI TANAH HINGGA IBADAH HAJI HARUS PUNYA KARTU BPJS. Foto: Inpres No 1 Tahun 2022 kartu BPJS jadi syarat administrasi. Foto: Tangkapan layar Inpres No 1 Tahun 2022
URUS SIM-STNK, JUAL BELI TANAH HINGGA IBADAH HAJI HARUS PUNYA KARTU BPJS. Foto: Inpres No 1 Tahun 2022 kartu BPJS jadi syarat administrasi. Foto: Tangkapan layar Inpres No 1 Tahun 2022

VERSIINDONESIA.COM Ke depan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jual beli tanah, hingga pendaftaran ibadah haji dan umrah diwajibkan mempunyai kartu BPJS Kesehatan.

Kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan tersebut diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2022 oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun untuk point syarat calon jamaah umroh dan jamaah haji harus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tertuang pada poin ke-5 huruf a hingga c.

Baca Juga: TERBONGKAR! Ini Sosok Pemasok Sajam untuk Tawuran di Jakarta

Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khsusus merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tertulis poin ke-5 huruf a hingga c Inpres No 1 Tahun 2022.

Selain itu juga dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada poin ke-25 tertuang kewajiban kartu BPJS Kesehatan dalam pemohon SIM, STNK, dan SKCK.

"Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian redaksi poin 25 tersebut.

Baca Juga: Tagihan Biaya Penanganan Covid-19 Capai Rp25,1 Triliun Belum Dibayar, Pemerintah Janji Nyicil

Selanjutnya dalam poin ke-17, Presiden juga mensyaratkan seluruh pihak yang terlibat kegiatan jual beli tanah adalah anggota BPJS Kesehatan.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian bunyi point 17 Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Author:

Ibnu Zamani

Editor:

Hadyan Muslim

Sumber:
https://peraturan.bpk.go.id
X